Indotodays.com – Jakarta. Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Imipas, Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) untuk membahas penguatan sistem keamanan laut nasional. Selasa, (11/02/2025).
Rapat ini bertujuan menciptakan sistem keamanan maritim yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan keamanan di perairan Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Kumham Imipas menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam keamanan laut.
Saat ini, setidaknya terdapat 13 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di laut.
Namun, kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan berpotensi menghambat efektivitas pengawasan maritim.
Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa sistem keamanan laut tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup aspek non-militer seperti pengelolaan sumber daya kelautan dan penegakan hukum perairan.
“Sebagai negara kepulauan, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan, baik di darat maupun di laut,” ujar Yusril Ihza Mahendra dalam paparannya.
Salah satu permasalahan utama yang disoroti dalam rapat ini adalah tingginya angka illegal fishing, permasalahan batas laut, serta status kepemilikan pulau-pulau di perbatasan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemenko Kumham Imipas mengajukan beberapa rekomendasi strategis, di antaranya:
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut dengan metode omnibus law guna memperkuat regulasi maritim.
- Penetapan satu institusi sebagai Coast Guard Indonesia yang memiliki kewenangan penyidikan (PPNS).
- Investasi pada teknologi informasi dan infrastruktur keamanan laut.
- Peningkatan anggaran pengawasan maritim.
- Penguatan kerja sama diplomatik dengan negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia.
- Efisiensi birokrasi untuk mencegah pemeriksaan berulang dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
- Peningkatan peran masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung keamanan laut.
Komisi I DPR RI mendukung langkah-langkah yang diusulkan oleh Kemenko Kumham Imipas dan menegaskan pentingnya percepatan pembentukan regulasi yang lebih jelas serta sinergi antar lembaga.
Dengan adanya kebijakan yang lebih terpadu, diharapkan keamanan laut Indonesia semakin diperkuat guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di perairan nasional.
Rapat ini menjadi langkah awal bagi pemerintah dan DPR dalam membangun sistem keamanan maritim yang lebih solid.
Implementasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi ketahanan nasional serta kesejahteraan masyarakat pesisir. (Red)
